Gugatan terkait Presidential Threshold yang Kali Ini Berbeda Diselamatkan oleh MK

Melalui berbagai putaran gugatan yang berulang, ambang batas atau presidential threshold minimal 20 persen, sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), akhirnya dihapus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) di awal tahun 2025.

Pengertian Presidential Threshold 20%

Sesuai dengan UU Pemilu, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden harus diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi salah satu syarat, yaitu:

• Memperoleh kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR; atau

• Memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Riwayat Gugatan Hingga Penghapusan

• Bermulanya Gugatan (2017-2023): Terdapat 36 kali gugatan terhadap Pasal 222, dimulai sejak 2017. MK secara konsisten menolak gugatan, menyatakan ambang batas tersebut merupakan kewenangan pembentuk UU.

• Perubahan Keputusan (2025): Melalui perkara 62/PUU-XXI/2023, MK akhirnya mengabulkan seluruhnya permohonan untuk menghapus pasal tersebut. Ketua MK, Suhartoyo, menyatakan bahwa Pasal 222 bertentangan dengan UUD 1945.

Alasan Penghapusan

• Ketidakefektifan Ambang Batas: MK menilai keterpilihan berdasarkan ambang batas tidak efektif menyederhanakan jumlah partai politik peserta pemilu.

• Potensi Calon Tunggal: Pengaturan tersebut dapat mengakibatkan pemilu terjebak pada dua pasangan calon atau bahkan calon tunggal, merugikan hak konstitusional pemilih.

• Rekomendasi MK: MK menyarankan agar DPR merevisi UU Pemilu, menetapkan sanksi bagi partai yang tidak mengusulkan pasangan calon, dan menghindari keterjebakan pada calon tunggal.

Meskipun putusan ini disertai dengan pendapat berbeda dari dua hakim, yaitu Anwar Usman dan Daniel Yusmic P Foekh, langkah penghapusan ambang batas ini memberikan sinyal penting terkait dinamika politik dan pemilu di Indonesia.