PKS Menunda Penyaluran Bansos dari APBD Jelang Pilkada: Apresiasi untuk Kemendagri!

Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyatakan dukungannya terhadap surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menghentikan sementara pembagian bantuan sosial (bansos) menjelang Pilkada 2024. Ia menegaskan pentingnya mencegah penyalahgunaan bansos untuk kepentingan politik.

Dukungan Terhadap Surat Edaran Kemendagri

• Fraksi PKS Mendukung Langkah Kemendagri: Mardani mendukung langkah Kemendagri dan menyebut bahwa bansos seharusnya tepat sasaran dan tidak politis.

Pengawasan dan Larangan Khusus

• Rawan Penyelewengan Saat Pilkada: Mardani menegaskan bahwa bansos rentan disalahgunakan menjelang Pilkada, terutama terkait politik uang.

• Pengawasan Ketat Diperlukan: Ia meminta agar surat edaran Kemendagri disertai dengan pengawasan ketat dari Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mencegah penyalahgunaan.

Larangan Pembagian dari APBD

• Sumber Dana Ditunda Hingga Pemungutan Suara: Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menjelaskan bahwa larangan tersebut khusus untuk bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Program bansos dari kementerian yang membutuhkan penyaluran segera masih dapat dilanjutkan dengan catatan pelaporan yang jelas.

Bima Arya juga menegaskan penandatanganan surat edaran larangan pembagian bansos jelang pemungutan suara, untuk mencegah penyalahgunaan dana APBD dalam konteks Pilkada, sementara tetap memperbolehkan program-program kementerian yang memerlukan penyaluran segera dengan syarat dilaporkan.